Investasi swasta – baik investasi langsung maupun melalui kemitraan dengan pemerintah – direncanakan menyumbang 80% pendanaan proyek bernilai Rp466 triliun ini, sekitar Rp372 triliun. Sisanya dibiayai oleh APBN.
Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah menjadi daerah yang juga terpantau untuk ibu kota baru, lahannya yang luas, bebas gempa bumi hanya infrastruktur dan masyarakat perlu dipersiapkan. ^
Kini, enam tahun berselang, kesunyian itu berganti menjadi hiruk pikuk proyek pembangunan berskala besar yang tak berhenti selama nyaris 24 jam per hari.
UU IKN sempat digugat ke Mahkamah Konstitusi pada bulan Maret lalu oleh sejumlah akademisi yang mengklaim pembentukan UU tersebut tidak melibatkan partisipasi publik yang cukup serta mempertanyakan argumen pemerintah bahwa pembangunan IKN akan memeratakan pertumbuhan ekonomi.
Ketika pemerintah bergegas menyiapkan infrastruktur dasar dan menggelontorkan puluhan miliar rupiah demi upacara seventeen Agustus perdana di Ibu Kota Nusantara, masyarakat sekitar menghadapi realita berbeda.
Warisan Jokowi: Ironi kemunduran demokrasi di tangan si ‘anak kandung reformasi’ di balik gencarnya pembangunan infrastruktur dan investasi
Indonesia’s ambitious intend to relocate its capital to IKN signifies a strategic breakthrough with the likely to reshape the nation’s economic and environmental landscape. While challenges such as ecological impacts, money feasibility, and social challenges exist, the job’s success could herald a completely new era of balanced regional progress and sustainable development.
Apalagi, Titin juga telah merasakan dampak ekonomi dari kehadiran IKN karena menyewakan kamar-kamar kontrakan untuk para pekerja proyek.
Sebagian warga desa ini telah pergi meninggalkan rumah-rumah mereka yang kini diselimuti debu tebal.
Pemerintah dinilai melakukan spekulasi dengan memulai pembangunan menggunakan APBN karena belum tentu ke depannya swasta akan tertarik.
Pembangunan IKN tahap pertama sudah dimulai dengan menggunakan dana dari APBN, dan akan berlangsung hingga 2024.
Masyarakat sekitar juga masih harus membeli air karena tak ada akses air bersih yang layak konsumsi. Padahal tak jauh dari situ, IKN air keran di dalam IKN bisa langsung diminum.
Belanja lebih berat, defisit bisa melebar, sementara pemerintah sekarang punya kebutuhan yang banyak dan lebih mendesak seperti subsidi dan belanja rutin,” ujar Bhima.
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengklaim jumlah pengusaha yang menyatakan komitmen berinvestasi dalam bentuk letter of interest 25 kali lipat lebih banyak dari lahan yang tersedia.